Banyuwangi, seblang.com – Sabtu (26/02/2022) kemarin genap satu tahun masa pemerintahan pasangan Bupati – Wakil Bupati Ipuk Fiestiandani – H. Sugirah memimpin Banyuwangi. Banyak dinamika yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun kepemimpinan istri Abdullah Azwar Anas ditahun pertama, khususnya soal kebijakan publik.
Dalam rilis yang dikirim pada Minggu (27/02/2022), Bondan Madani, Ketua umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) Banyuwangi menilai, sebagian besar tahun pertama Bupati Ipuk dihabiskan dalam situasi yang tidak normal karena pandemi Covid 19 yang muncul sebelum dirinya menjabat Bupati Banyuwangi.
“Beberapa bulan pertama kan habis waktunya untuk melakukan penataan birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi untuk membantu melaksanakan roda pemerintahan, ” ujar Bondan.
Namun dalam kenyataan belum sempat melakukan penataan birokrasi, muncul kebijakan merumahkan 331 pegawai berstatus tenaga harian lepas (THL). Belum lagi suasana pandemi yang menghambat pemerintah untuk menjalankan program. Sehingga apabila yang mengevaluasi capaian pasangan Ipuk – H Sugirah konteksnya sebatas itu,” imbuhnya.
Dengan situasi dan kondisi yang seperti lanjut Bondan menilai progam visi misi yang dijanjikan pasangan Ipuk – H Sugirah tidak tercapai. Bahkan, dalam aspek-aspek lain, satu tahun pemerintahan Ipuk dinilainya tidak terlalu menonjol dan menuai sejumlah kontroversi.
Dia menuturkan salah satu kebijakan yang dinilai kontroversial adalah ketika secara sepihak Bupati Ipuk membagikan 1/3 wilayah Kawah Ijen kepada Pemkab Bondowoso. Pemberian secara sepihak icon kebanggaan Banyuwangi memicu banyak protes dari berbagai elemen karena dianggap tidak dilandasi dengan kajian dan dipikir secara matang dalam mengambil keputusan.
Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya tindakan dari wakil rakyat yang ada di DPRD dalam menyikapi keputusan konyol orang nomor satu di Banyuwangi ini. Sempat muncul wacana pengajuan hak interpelasi dari dua fraksi dan dua anggota, namun wacana tersebut kandas ditengah jalan dan hanya menjadi cerita yang tidak pernah ada ujungnya.
Selanjutnya, Tokoh Muda asal Bakungan Kecamatan Glagah Bondan juga menyoroti lemahnya komunikasi politik Ipuk sebagai pemimpin dengan H Sugirah sebagai pendamping maupun dengan pihak legislatif.
“Keputusan mengenai tapal batas wilayah Kawah Ijen disinyalir tanpa berkordinasi dengan dewan, bahkan H. Sugirah selaku wakil Bupati juga terkesan seperti tidak tahu menahu masalah itu. Berarti dari sini terlihat bahwa Bupati Banyuwangi kurang pandai melakukan komunikasi,” jelas dia.
Ditambah lagi dengan adanya kejadian Walk Out (WO)- nya tiga pimpinan dewan dalam sebuah acara yang digelar di pendapa semakin memperjelas ketidakmampuanBupati Ipuk dalam merajut komunikasi.
