Banyuwangi, seblang.com – Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Banyuwangi, Aris Rahmatullah, sangat menyayangkan penandatanganan berita acara garis batas daerah antara Kabupaten Banyuwangi – Bondowoso oleh Bupati Banyuwangi. Karena tidak dilandasi dengan pertimbangan yang matang terlebih dahulu dan dilakukan secara tertutup sehingga terkesan ada yang disembunyikan.
“Ditambah lagi dengan statement Bupati Banyuwangi akan adanya pemaksaan dan penekanan saat penandatanganan berita acara tersebut, yang kemudian ditindak lanjuti dengan membuat surat penarikan tanda tangan yang dilakukan,”ujar Aris.
Berhasil atau gagal upaya yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi ? Tentu banyak pihak yang berharap-harap cemas. Yang jelas, Kemendagri akan meminta klarifikasi kepada para pihak yang hadir dan panitia. Acara yang digelar di Ruang Rapat Sekdaprov Jatim bukan di ruang rapat Brawijaya seperti yang tertera dalam surat undangan yang diterima oleh tim teknis Pemkab Banyuwangi terkait masalah tersebut, tambah Aris.
Selanjutnya dia menuturkan berdasarkan surat tanggapan dari Pemprov Plh Sekda Provinsi Jatim. Heru Tjahjono bahwa batas daerah tersebut telah disepakati bersama, artinya tidak ada unsur pemaksaan maupun penekanan disana.
Menurut Aris, penandatanganan tersebut bisa berakibat fatal karena hal tersebut menyangkut kesejahteraan masyarakat Banyuwangi, khususnya penduduk di wilayah Gunung Ijen. Meskipun Bupati Ipuk langsung mengklarifikasi dan membuat surat penarikan tanda tangan.Namun hal itu tidak serta merta menjamin pembatalan berita acara tersebut. Disinyalir ada indikasi jual beli, ataupun kepentingan lain di balik kejadian tersebut yang butuh penelusuran lebih jauh.
Mahasiswa Uniba Banyuwangi ini berharap adanya hak interpelasi yang digunakan oleh beberapa fraksi untuk menjadi solusi atas polemik yang terjadi saat ini. “Kami sebagai mahasiswa tidak akan tinggal diam sampai persoalan ini selesai, dan Ijen tetap menjadi milik Banyuwangi,”tandas Aris.
