Tito mengapresiasi layanan “Smart Kampung”, sistem pelayanan publik di tingkat desa yang dikembangkan Banyuwangi dengan sentuhan teknologi informasi.
“Dari sistem pelayanan, saya kaget. Di Kemendagri itu ada sistem Anjungan Dukcapil Mandiri yang mengurus catatan sipil. Tapi di desa di Banyuwangi saya melihat lebih kompleks lagi. Tidak hanya tentang catatan sipil, tapi bisa melayani banyak pelayanan. Bahkan ada puluhan layanan,” kata Tito.
Menurut Tito, ini menunjukkan Banyuwangi berhasil mengubah pola pikir dan kinerja SDM pemerintahan hingga tingkat desa. “Itu tidak mudah, kalau hanya mengubah bangunan mungkin dua bulan selesai. Kalau mengubah SDM, itu sulit,” jelas Tito.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, tradisi inovasi terus diterapkan di Banyuwangi dalam berbagai program pemerintahan.
“Kita hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah karena pandemi. Ada tantangan keterbatasan fiskal. Maka terus berinovasi adalah kuncinya. Sehingga sejak dilantik 26 Februari, berbagai inovasi kami jalankan,” ujar Ipuk.
“Ada program berkantor di desa, ongkir gratis ke seluruh Indonesia untuk UMKM, pelayanan hingga ke masyarakat perkebunan, bantuan warung rakyat, dan sebagainya,” ujarnya. (*)
