“ Jika mereka benar-benar keluarga yang berhak menerima bansos, kita meminta kepada Dinas Sosial untuk mengusulkan kembali, harus ada solusi atas carut marutnya data ini, jangan sampai yang berhak menerima justru tidak menerima bantuan, yang sudah sejahtera justru menerima bantuan < “ ucap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa asal daerah pemilihan Banyuwangi 1 ini.
Sementara Plt. Kepala Dinas Sosial PP KB, Suyanto Waspo Tondo menyampaikan berkurangnya jumlah penerima manfaat program BPNT dan PKH di Banyuwangi karena datanya terhapus sistem yang ada di Pemerintah Pusat.
“Pengurangan jumlah penerima manfaat ini murni dari Pemerintah Pusat, penyebabnya ada 20 variabel di antaranya graduasi bertahap, NIK ganda, ada juga yang NIK KTP nya 15 angka serta menerima program bantuan lain,“ ucap Suyanto Waspo Tondo yang juga selaku Kepada Bappeda Banyuwangi.
Untuk mengatasi persoalan terhapusnya data penerima manfaat program bansos tersebut, Pemerintah daerah menghimbau kepada Pemerintah Desa untuk mengusulkan kembali nama-nama KPM yang memang berhak menerima manfaat kepada pemerintah pusat melalui Dinas Sosial.
“Yang benar-benar berhak menerima, kita minta di usulkan kembali melalui musyawarah desa atau musdes yang dihadiri BPD, tokoh masyarakat dan ada berita acaranya untuk diusulkan ulang ke kementerian Sosial, “ jelas Yayan panggilan akrab Kepala Bappeda Banyuwangi ini.
Suyanto Waspo Tondo menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) terus menerus melakukan verifikasi dilapangan terhadap KPM, namun untuk perubahan data kemiskinan setahun dilakukan 2 (dua) kali yakni di Bulan April dan Bulan Oktober.
Wartawan : Teguh Prayitno
