Banyuwangi, seblang.com – Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta kepada Pemerintah daerah untuk segera melakukan update data penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan tahun 2021.
Hal tersebut perlu dilakukan mengingat banyak keluhan dari masyarakat penerima manfaat terkait dengan hilangnya data mereka sebegai penerima bansos dari pemerintah khususnya program BPNT dan PKH.
“Ini tadi Komisi II mengelar rapat koordinasi dengan Dinas Sosial PP KB untuk meminta penjelasan terkait dengan hilangnya data warga penerima manfaat program BPNT dan PKH pada tahun 2021 , keluhan ini disampaikan oleh warga maupun Kepala Desa di Banyuwangi kepada kami,“ ucap Ketua Komisi II, Hj. Mafrochatin Ni’mah, Selasa (26/01/2021).
Menurut penjelasan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB, ada sebanyak 21.497 penerima manfaat yang tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah melalui program BPNT dan PKH di tahun 2021, karena data mereka yang terhapus.
Berdasarkan data, tahun 2020 penerima manfaat program BPNT maupun PKH di Banyuwangi sebanyak 143.125 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan ditahun 2021 penerima manfaat berkurang menjadi 109.769 KPM.
“Jumlah penerima manfaat program BPNT dan PKH tahun 2021 berkurang hampir 33 Ribu , 21.497 terhapus sistem sedangkan yang 11 ribu KPM data NIK KTP nya invalid dari Pemerintah Pusat sehingga perlu di validasi ulang ,“ ucapnya.
Komisi II berharap kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial PP KB untuk mengusulkan kembali data penerima manfaat program BPNT dan PKH yang terhapus karena sistem di pemerintah pusat setelah proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu.
