Banyuwangi, seblang.com – Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi mendorong eksekutif untuk segera menyiapkan kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Organisasi Perangakat Daerah (OPD) baru yang pelaksanaannya akan dilakukan pada awal tahun 2022 mendatang.
Dasar hukum pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten.
Dan Peraturan Dearah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang susunan dan pembentukan perangkat daerah.
Ketua Komisi I Irianto mengatakan, pihaknya mendukung dan mendorong Pemkab Banyuwangi untuk segera menyiapkan kebutuhan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarananya.
“Nomenklatur anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sudah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran,Prioritas Plafon Anggara Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2022 yang saat ini tengah dibahas,“ ucap Irianto saat dikonfirmasi, Sabtu 16 Oktober 2021.
Menurutnya, keberadaan Damkar sangat dibutuhkan mengingat wilayah Kabupaten Banyuwangi yang sangat luas. Dinas Damkar merupakan komponen penting bagi pemerintah daerah untuk penanggulangan kebakaran agar bisa bertindak dengan cepat ,tepat, efektif dan efisien.
“Kita berkeinginan di setiap kecamatan ada semacam pos pemadam kebakaran beserta kendaraannya,jika belum bisa dipenuhi karena terbatasnya anggaran setidaknya di dua kecamatan yang berdekatan memiliki pos damkar,“ ucap politisi PDI-Perjuangan asal Kecamatan Muncar ini.
