“ Masyarakat Desa Parangharjo berkehendak adanya pemilihan Kepala desa antar waktu, panitian pemilihan setempat juga sudah terbentuk namun ada keluhan dari warga, panitia kurang transparan karena tahapan Pilkades PAW tidak diumumkan secara terbuka, “ ucapnya.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komisi I meminta kepada perwakilan warga agar mengajukan surat resmi permohonan hearing kepada Ketua DPRD agar persoalan pemilhan Kepala Desa antar waktu mendapatkan solusi yang terbaik.
“ Tadi kami minta perwakilan warga untuk berkirim surat pengajuan hearing kepada Ketua DPRD untuk menindaklanjuti persoalan pemilihan Kepala desa antar waktu , “ ucap politisi perempuan Partai Golkar dari daerah pemilihan Banyuwangi II ini.
Rifa menambahkan, ada dua opsi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Parangharjo, yakni melalui Pilkades Pengganti Antar Waktu atau menunggu jadwal pemilihan Kepala desa serentak di Banyuwangi.
“ Komisi I masih menunggu permohonan hearing dari warga untuk mengetahui sejauh mana perkembangan rencana Pilkades antar waktu di Desa Parangharjo sekaligus mengundang hadirkan SKPD terkait yang membidangi , “ pungkasnya. (guh)
