Selanjutnya ia menuturkan pihaknya berharap pendamping PKH, TKSK, PSM dan Tagana untuk selalu evaluasi kegiatan pemetaan sosial berupa data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan/atau data dan informasi lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Henik menambahkan bantuan sosial yang ada di bawah terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) permasalahan yang terjadi berhubungan dengan mutu dan kualitas barang sembako yang diterima KPM juga harus dituntaskan.
“Terkait update data kita maksimalkan temen-temen yang ada di bawah meskipun sifatnya offline. Sehingga pada saat nanti ada open endi dari Kemensos data langsung bisa disesuaikan dan diaktifkan,”- Agar program bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat sasaran maka perangkat desa atau staf kelurahan diharapkan bersikap lugas dan tegas dalam menetapkan keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayahnya. (nurhadi)
