Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam empat prioritas pembangunan yaitu; Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang yang beririsan dengan kawasan strategis nasional, menguatkan kemandirian produktifitas ekonomi lokal bidang pariwisata dan pertanian untuk menjangkau skala internasional. Selanjutnya transformasi digital dalam rangka percepatan pelayanan publik, kemudahan perizinan dan fleksibilitas birokrasi dan inovasi layanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk penguatan SDM berkarakter dan berdaya saing.
Tahun 2021 merupakan tahun pertama bersama Wakil Bupati (H. Sugirah) menjalankan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi dengan program keja melanjutkan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya sesuai Perubahan RPJMD 2016-2021, imbuhnya.
“Berbagai program dan inovasi telah dicanangkan serta dilaksanakan pada tahun 2021 dan dalam perjalanannya mengalami dinamika yang drastis akibat pandemi Covid19. Dalam hal mengantisipasi situasi akibat pandemic Covid-19,” tambah dia.
Selanjutnya dia menambahkan beberapa program pemulihan ekonomi telah dilakukan untuk menggerakkan ekonomi arus bawah antara lain; Program Warung Naik Kelas (WENAK), Hari Belanja ke Pasar Rakyat dan UMKM setiap bulan dan Program Ongkir Gratis pengiriman produk UMKM Banyuwangi ke seluruh Indonesia, sehingga produk UMKM Banyuwangi lebih kompetitif serta beberapa inovasi yang lain.
Bupati Ipuk menambahkan beberapa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama diantaranya: 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 meningkat menjadi 71,38 dari tahun sebelumnya 2020 (70,62).
Kemudian hampir semua daerah mengalami lonjakan pada angka kemiskinan.” Demikian pula angka kemiskinan Banyuwangi pada tahun 2021 meningkat tipis menjadi 8,07 persen yang merupakan kenaikan angka kemiskinan paling rendah diantara Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan persentase peningkatan hanya 0,01 persen,” jelas Bupati Banyuwangi
Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 berturut-turut mendapatkan predikat WTP untuk ke-9 kalinya serta penilaian SAKIP A 5 tahun berturut-turut, imbuh Bupati Ipuk.
Setelah membacakan Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2021, Bupati Banyuwangi menyerahkan berkas LKPJ kepada pimpinan DPRD Banyuwangi selanjutnya akan diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk bahan kajian dan pembahasan yang lebih mendalam sebelum DPRD Banyuwangi memberikan rekomendasi atas LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2021.//
