Banyuwangi seblang.com – Kehadiran secara langsung pasangan Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani-H Sugirah yang perdana dalam mengikuti rapat paripurna DPRD Banyuwangi diwarnai dengan aksi Walk Out (WO) pimpinan dewan dan anggota Fraksi PKB yang keberatan melanjutkan rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 di Ruang Rapat Peripurna DPRD Banyuwangi Rabu (30/06/2021).
Menurut Kusnan Abadi, Salah seorang anggota Fraksi PKB ada dua keselahan yang dilakukan oleh eksekutif sehingga mengakibatkan fraksinya menolak melanjutkan mengikuti paripurna dan tidak bertanggung jawab apabila muncul kasus hukum di belakang hari.
Yang pertama sesuai permenagri tahun 2016 mestinya pengelolaan saham PT Bumisuksesindo (PT BSI ) harus ada persetujuan DPRD dalam paripurna. Tidak tiba-tiba dimasukkan dalam APBD tanpa persetujuan baru kemudian dimasukkan di APBD.
“Kami melihat pelanggaran yang kedua di dalam penjualan saham itu memang ada servis-servis ruang pemerintahan eksekutif itu bisa melepaskan dan bisa memberi diskon kepada pembeli saham sebesar antara 6,7 sampai 9,5%. ini pemerintah daerah itu berarti eksekutif –legislatif,”jelas politisi asal Kecamatan Genteng itu.
Normalnya orang jual beli yang sedikit kan dengan diskon sedikit laba yang diperoleh semakin banyak. Pertanyaanya kenapa kok memberikan justru diskon yang maksimal dari 6,7 sampai 9,5 persen.
