Sedangkan DPRD, lanjut Bondan, selaku wakil rakyat yang harusnya membela rakyat namun justru belum melakukan tindakan apa-apa. Padahal jelas adanya fakta ketika Bupati Banyuwangi mengambil keputusan terkait tapal batas wilayah Ijen tidak berunding dengan DPRD.
Aktivis asal Glagah itu menuturkan setelah sempat terjadi kegaduhan, ada rencana dari dua fraksi dan dua anggota DPRD Banyuwangi untuk mengajukan hak interpelasi ke Bupati. Namun sampai saat ini rencana tersebut belum terlaksana dan hanya sebatas wacana yang menjadi berita.
“Berdasarkan fakta dan realita tersebut, maka elemen-elemen masyarakat yang masih peduli dengan Banyuwangi mempunyai cara-cara tersendiri untuk berjuang membatalkan keputusan yang menyakiti rakyat Banyuwangi,”jelas Alumni Untag 45 Banyuwangi itu.
Seperti yang dilakukan oleh GARABB dan Tim 5 KAMI, meskipun cara berjuang berduanya berbeda namun pada hakekatnya tujuannya sama. Jika Tim 5 KAMI menggunakan jalur pengadilan sedangkan GARABB melakukan aksi menyampaikan aspirasi dengan turun kejalan.
“ Maka kami meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bersamasama mengembalikan Kawah Ijen kepelukan Banyuwangi dan Bupati Ipuk Fiestiandani meminta maaf kepada rakyat Banyuwangi,”pinta Bondan.
Karena jika semua pihak hanya diam dan berpangku tangan saja, berarti merelakan icon kebanggaan Banyuwangi diambil oleh daerah lain,imbuhnya.
“Janganlah menutup mata, telinga, mulut, hati dan pikiran melihat pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati sewenang-wenangan dalam membuat keputusan dan kebijakan. Ingat Banyuwangi itu milik kita bersama bukan milik satu keluarga ataupun mereka berdua,” pungkas Bondan. //
