Banyuwangi, seblang.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD kabupaten Banyuwangi mengaku kecewa terhadap amburadulnya pembagian insentif guru ngaji yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi pada tahun ini.
Hal tersebut disampaikan oleh H. M. Ali Mahrus, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi asal PKB kepada wartawan karena mendapatkan banyak keluhan masyarakat tentang pembagiansentif guru ngaji di Gedung DPRD Banyuwangi Rabu (25/11).
Pria yang saat ini menjabat Sekretaris DPC PKB Banyuwangi itu menuturkan skema pemberian insentif guru ngaji tahun ini berubah dan berbeda dengan cara pembagian tahun lalu. Dimana sebelumnya penentuan para guru ngaji yang berhak mendapatkan melibatkan YPMNU melalui LP3A sekarang melalui pemerintah desa menggunakan smart kampung dan banyak ditemukan hal-hal yang kurang mengakomodasi.
Aada beberapa di wilayah yang masa sebelumnya mendapatkan insentif guru ngaji, namun tahun ini ternyata tidak lagi mendapatkan. Bahkan data di lapangan justru ada yang mengakomodasikan para guru yang baru mendirikan TPQ.
“Jadi harapan kami tentu bagaimana skema yang sudah dilakukan dan dirubah itu data harus benar-benar baik, karena ternyata masih banyak ditemukan data yang tercecer. Jadi ternyata hari ini skema yang dilakukan melalui desa masih banyak data yang tercecer dan itu riil guru ngaji kami punya data guru ngaji tersebut,” katanya
