iBanyuwangi, seblang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengingatkan ke pemerintah pusat supaya menunda penggunaan kartu tani untuk alokasi pupuk subsidi.
Karena ketika berbicara kartu tani maka petani dengan tingkatan bawah harus mengurus kartu taninya. Hal itu berhubungan dengan perbankan, sosialisasi juga belum terlalu tahu betul yang dilakukan dan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat belum mumpuni dalam membuat kartu tani.
Menurut Pranaya Yudha Mahardika, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jatim, kelangkaan pupuk bersubsidi diperparah dengan pengarahan pemerintah yang saat ini pupuk bersubsidi diarahkan pada kartu tani. “Sehingga seiring berjalannya waktu akan kami terus sosialisasikan kartu tani ini, karena mau tidak mau kartu tani ini pasti terjadi,” jelasnya politisii Partai Golkar tersebut.
Kelangkaan pupuk dikarenakan satu jika kita akan mengambil pupuk harus mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi, tambahnya.
Selanjutnya kami di pemprov jatim dalam mengumpulkan RDKK akan mengumpulkan terlebih dahulu RDKK kota kabupaten, untuk provinsi Jatim ada sekitar 38. “Sering terjadi dalam pengumpulan tidak tepat waktu, ada kabupaten yang memang belum menyetorkan RDKKnya sehingga keterlambatan terus terjadi seperti itu dan silahkan yang berminat mengajukan,” jelas Yudha.
Sementara Arief Setyawan, Kepala Dinas Pertanian kabupaten Banyuwangi yang ditemui di gedung DPRD Banyuwangi Rabu (18/11) mengungkapkan terkait dengan pupuk menjadi masalah nasional, yang diawali dari pupuk subsidi yang terbatas di masing-masing petani.
