Selanjutnya Mahrus mengungkapkan dewan juga berencana mengundang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Badan Pengelola Aset dan Kekayaan Daerah (BPKAD), Bagian Hukum, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi untuk mensikronkan beberapa aturan baru utamanya yang dikeluarkan menyangkut urusan Covid 19 di Banyuwangi.
Lebih lanjut sekretaris DPC PKB Banyuwangi tersebut menambahkan dalam urusan Covid 19 pemerintah harus hadir dalam dua hal memberikan perlindungan optimal bagi keselamatan warga dan menjaga stabilisasi ekonomi nasional dan daerah.
”Dua hal tersebut saat kita masuk dalam zona emergency dan zona recovery. Semua elemen harus disipilin mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan semua anjuran pemerintah dalam rangka mmberikan perlindungan pada warga Banyuwangi. Disisi lain urusan stabilisasi ekonomi di Banyuwangi tetap jalan,”ujar Mahrus.
Selanjutnya ada evaluasi yang terjadi di tahun 2020 tidak terulang kembali pada tahun 2021, misalnya; pembahasan APBD Banyuwangi dan penangan Covid 19 yang akan dibahas bersama Sekda Kabupaten Banyuwangi, BPKAD dan Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi, imbuhnya.
Wartawan : Nurhadi
