Banyuwangi, seblang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banyuwangi mengharapkan agar eksekutif melakukan persiapan yang maksimal dalam menyongsong pemberlakuan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) yang merupakan perubahan dari istilah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena menyesuaikan dengan UU Cipta kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Neni Viantin Dyah Martiva, Ketua Pansus Raperda Perubahan Perda Retribusi Perijinan Tertentu DPRD Banyuwangi kepada wartawan media ini melalui WhatApps (WA) Senin (3/05/2021).
Menurut dia dengan perubahan yang terjadi proses pengajuan PBG dilakukan pemohon secara online. Kemudian dalam pelaksanaan awal pembanguan gedung yang diajukan akan dipantau oleh petugas.
“Kalau dalam pengurusan IMB yang sebelumnya setelah ijin turun maka dinilai selesai. Dalam PBG pemohon setelah mendapatkan persetujuan dalam pembangunan pondasi harus sesuai dengan apa yang diajukan. Salahsatunya harus ada slop atau besi cor penyangga yang tujuannya untuk menjamin keamanan dan keselamatan penghuninya,”jelas politisi PKS Banyuwangi tersebut.
Selanjutnya untuk Tim pengawas, lanjut Neni merupakan tenaga dari eksekutif dan hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi ekskutif untuk menyiapkan SDM yang mampu mengcover Banyuwangi yang wilayahnya sangat luas.
