Banyuwangi, seblang.com – Setelah terkatung-katung dalam beberapa tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi mempertanyakan pembayaran untuk penyelesaian pembayaran mantan karyawan kapal Sritanjung yang dikelola oleh PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) dalam rapat koordinasi antara Badan Anggaran dewan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi Senin (28/06/2021).
Menurut Ruliyono, Ketua Badan Anggaran DPRD Banyuwangi pihaknya berharap eksekutif menyiapkan skemanya.”Harapan kita itu secepatnya lagi tidak hanya skema tetapi harus dilakukan eksekusi karena ini menyangkut menyangkut nasib masyarakat. Dewan direksi itu karena kewajiban harus pelaporan keuangan dan menunjuk tim auditor independen,”ujarnya.
Selanjutnya politisi asal Glenmore itu menuturkan karena dewan direksi saat ini tidak punya dana maka secepatnya berkirim surat kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi supaya eksekutif bisa menyediakan anggaran yang dibutuhkan.
Namun, imbuh Ruli dalam penuntasan nanti pemerintah akan melibatkan pihak Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi.
