“Harapan kami pemerintahan yang ada di Kecamatan Pesanggaran menjadi prioritas dengan keberadaan perusahaan tambang emas. Kalau dananya tidak cukup kami meminta sahamnya dijual untuk kesejahteraan masyarakat Pesanggaran,” jelasnya.
Menurut dia penjualan saham milik pemkab di PT BSI dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat Pesanggaran. Sehingga Kades, BPD dan Tokoh Masyarakat menggelar pertemuan beberapa kali dan sepakat untuk mengirimkan surat kepada Bupati dan DPRD Banyuwangi.
Untuk dana Coorporate Social Responsilibty (CSR) PT BSI, menurut Riyono, masing-masing desa di Pesanggaran mendapatkan sebesar Rp 500 juta per tahun yang masuk dalam APBDes, yang penggunaanya untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk kegiatan sosial keagamaan.
Sedangka untuk infrastruktur jalan kabupaten masih terlalu jauh dari harapan masyarakat. Makanya melihat kondisi jalan yang ada di wilayah Pesanggaran pihaknya melakukan hearing.”Inipun terus akan kami lakukan kalau tidak ada jawaban dan perhatian dari pemerintah,” tambah Riyono.
Selanjutnya terkait pertemuan yang digelar di gedung dewan kali ini, menurut dia masih jauh dari harapan karena yang datang perwakilan dari semua SKPD yang diundang dan nanti hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan.//
