Selanjutnya dia menuturkan dewan akan melakukan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banyuwangi dalam upaya membantu mengatasi permasalahan yang terjadi.
Untuk itu Made mengajak para pihak untuk tidak saling menyalahkan namun berpikir bersama mencari solusi agar ke depan semuanya lebih baik.
Sementara Holili, Perwakilan Gabungan LSM Banyuwangi mengungkapkan pihaknya ingin membantu pemikiran atas kebutuhan material Galian C yang selama ini dianggap menyalahi aturan atau ilegal.
”Dengan adanya pertemuan yang digelar pemerintah bisa membuat kesepakatan bersama yang menjadi payung hukum yang dikenal dengan deskresi untuk mengurai kebuntuan regulasi yang ada. Karena dengan adanya perubahan undang-undang belum dilengkapi dengan penerbitan peraturan pemerintah (PP) yang menjadi juknis di lapangan,” jelas Holili.
Pemkab Banyuwangi dalam menjalankan program pembangunan juga tidak lepas dari kebutuhan material. Salah satu solusinya warga masyarakat membuat surat pengajuan kemudian Forkopimda menindak lanjuti dengan membuat kesepakatan bersama yang menjadi payung hukum bagi penambang. //
