Banyuwangi, seblang.com – DPRD Kabupaten Banyuwangi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi.
Pengambilan keputusan atas Raperda RPJMD tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi yang digelar secara virtual terbatas dan dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono, didampingi H.M.Ali Mahrus dan Michael Edy Hariyanto di Ruang Rapat Paripurna Dewan serta diikuti seluruh anggota dewan dari lintas fraksi, Senin (09/08/2021).
Hadir dalam rapat paripurna dewan tersebut Bupati Banyuwangi,Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati, H.Sugirah, Sekretaris Daerah, Ir.H.Mujiono beserta beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Marifatul Kamila, Juru bicara panitia khusus RPJMD DPRD Banyuwangi dalam laporan akhir pembahasan Raperda RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 antara lain mengungkapkan bahwa pembahasan Raperda RPJMD Banyuwangi tahun 2021-2026 merupakan momentum yang sangat strategis dalam rangka meletakkan dasar dan arah pembangunan kota ujung timur Pulau Jawa dalam lima tahun ke depan.
“ Dalam pembahasan RPJMD, kami sepakat meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan, ras, agama maupun politik, “ ucap Marifatul Kamila dihadapan peserta rapat paripurna DPRD Banyuwangi.
Selanjutnya, dia menuturkan dalam rangka penajaman materi RPJMD Banyuwangi Tahun 2021-2026, yang sekaligus menyisir permasalahan yang tereduksi di masyarakat selaku subyek dan obyek pembangunan. Pansus melaksanakan publik hearing dengan menghadirkan banyak kelompok/elemen masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai wujud keterlibatan dalam hajat besar dan sangat strategis sebagaimana amanat regulasi perundang-undangan.
“ Teknik pembahasan Raperda RPJMD kami lakukan dengan variabel yang sangat terukur , memenuhi syarat konstruktif dan normatif sebagaimana diatur dalam regulasi , “ imbuhnya.
