”Apalagi bagi daerah, mudik itu sesuatu banget, perputaran uangnya besar di masyarakat, membantu pemda meningkatkan ekonomi warga. Jadi kalau disuruh memilih, pemerintah lebih senang ada mudik. Tapi pandemi tidak menyediakan pilihan ganda. Pilihannya satu, yaitu antisipasi untuk keselamatan masyarakat, jangan ada lonjakan kasus,” ujarnya.
Ipuk menambahkan, tidak benar bahwa pemerintah menerapkan peniadaan mudik karena ingin menjauhkan masyarakat dari tradisi dan rasa hormat kepada orang tua di kampung halaman. Juga tidak benar bahwa pemerintah menakut-nakuti warga.
”Sekarang apa coba untungnya pemerintah menakut-nakuti warga dengan bilang di luar negeri ada lonjakan kasus, fasilitas pemakaman India sampai kewalahan? Kan jelas bahwa dari sisi ekonomi, pemerintah lebih senang ada mudik. Tapi pemerintah tidak berpikir dari sisi ekonomi saja, yang jauh lebih penting adalah keselamatan semuanya,” beber Ipuk.
Ipuk berharap masyarakat memahami dan mendukung keputusan pemerintah, meski ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Masyarakat juga diminta tidak bosan menerapkan protokol kesehatan.
”Apakah bosan dengan aturan ini-itu, mulai prokes sampai peniadaan mudik? Kalau bisa memilih bosan, bisa saja kita bilang bosan. Tapi kita tidak sedang menghadapi rasa bosan. Kita sedang menghadapi pandemi, dan ini bukan hoaks, Covid-19 nyata,” tegasnya. (*)
