Kata Didik, soal surat FMPDC meminta klarifikasi ke Pemdes soal anggaran APBdes, itu wajar saja, karena warga masyarakat. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan BPD, karena yang disurati adalah Pemdes.
“Bagi saya itu wajar mas, karena masyarakat juga punya hak untuk menanyakan anggaran APBdes,” ujar dia.
Bahkan Ketua BPD tersebut juga menjelaskan, jika masyarakat mendaptkan temuan ya nggih monggo, asalkan real transparan sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan tidak mengada ada. Justru kami salut jika ada masyarakat yang ikut berperan mengawasi penggunaan anggaran desa.
” Jika memang warga mendapatkan temuan ya monggo, asalkan real, trasparan. Karena jika tidak real nanti malah dikira mengada – ada. Toh itu nanti jika terbukti kan menjadi urusan Pemdes,” pungkasnya.
Wartawan : Hari Purnomo
