Atas usulan materi tentang larangan bermain layang-layang, Bapemperda masih akan melakukan kajian dan diskusi bersama PLN dan tim ahli terkait dengan teknis pengaturannya. PLN harus bisa menunjukkan data-data maupun alasan yang jelas terkait dengan aturan larangan bermain laying-layang.
“ Jika larangan bermain layang-layang bersifat zonasi maka titik lokasinya dimana saja, Bapemperda tidak inigin materi larangan bermail layang-layang ini justru menganggu kearifan local dan budaya yang kita miliki, harus ada win-win solution , “ ucap Sofiandi.
Yang kedua raperda perubahan Perda tentang system penyelenggaraan pendidikan, finalisasi pembahasanya juga tertunda karena adanya masukan tambahan materi terkait dengan pendidikan inklusi, pencegahan KKN dan bahaya narkotika atau zat adiktif lainnya sebagai local wisdom.
“ Materi tambahan ini menarik sekali karena ini hal yang riil yang perlu diatur di Banyuwangi, jadi tidak hanya berbicara konsep kurikulum pendidikan, tetapi bagaimana soal bahaya narkotika, zat adiktif lainnya dan KKN betul-betul ditanamkan kepada peserta didik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kabupaten , “ ungkapnya.
Sedangkan raperda inisiatif dewan yang telah finalisasi dan saat ini masih dalam proses fasilitasi ke Biro Hukum Pemerintahan Propinsi Jawa Timur antara lain, raperda tentang pasar rakyat dan raperda perubahan Perda tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
“ Dua raperda ini tinggal nunggu tahapan fasilitasi yang selanjutnya bisa di paripurnakan untuk disahkan menjadi Perda , “ ucap Ketua Bapemperda ini.
Untuk Raperda tentang BUMD ini merupakan usulan propemperda tahun 2021 yang kita informasikan awal dalam rapat paripurna internal dewan.
Usulan raperda tentang BUMD ini merupakan bentuk keprihatinan pengusul terhadap belum hadirnya Pemerintah secara nyata pada usaha produksi pertanian pangan, khususnya dalam memberikan solusi ketika panen raya terjadi penurunan harga yang merugikan petani. (guh)
