“Ini menjadi pelecut kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Jatim. Begitu juga kabupaten/ kota. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan,” kata Khofifah.
“Tanggung jawab kita berat, tanpa diringi komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola, maka penghargaan WTP ini tidak akan bisa kita raih,” lanjutnya.
Sementara itu, Menkeu RI Sri Mulyani dalam arahannya menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras semua lembaga pemerintahan baik dari Kementerian Pusat hingga pemerintah daerah atas kerja keras, utamanya dalam hal ketertiban akuntansi dan laporan keuangannya.
Dirinya mengingatkan, walaupun di tengah pandemi ini banyak yang dilakukan secara Work From Home atau WFH, semua laporan harus tetap menjaga prinsip transparansi.
“Walaupun WFH kualitas akuntabilitas keuangan negara tidaklah menurun. Percepatan tetap harus dijalankan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip transparansi,” tutur Sri Mulyani.
Dengan demikian, ia berharap laporan APBN maupun APBD 2020 bisa terus terjaga kevalidannya hingga saat ini. (*)
Sumber berita : Siaran Pers Humas Pemprov Jatim
