Banyuwangi, seblang.com -Komisi IV DPRD Banyuwangi menerima permintaan audensi Asosiasi pengusaha mineral (Aspamin) yang menuntut adanya regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi tambang galian C.
Menurut mereka dengan tidak adanya payung hukum yang mengatur pajak dan retribusi tambang yang menjadi kendala bagi pemerintah setempat untuk memungut pundi-pundi penerimaan daerah dari sumber daya alam. Di sisi lain juga muncul pungutan-pungutan yang tidak bias dipertanggunjawabkan alias pembohongan publik.
“Kawan-kawan pengusaha galian C maupun armada material banyak yang mengeluh karena pungutan ngak jelas, ada yang harian,mingguan bahkan bulanan,yang jelas hari ini para penambang bangkrrut semua,“ ucap Ketua Aspamin,Abdillah Rafsanjani, Senin (25/10/2021.
Menaggapi hal tersebutKetua IV, Ficky Septalinda mengatakan, Komisi tambang galian C ini merupakan persoalan lama dan kompleks sekali. Banyak masalah yang perlu diluruskan kembali dengan adanya aturan pemerintah pusat yang nantinya akan diurai ke daerah.
“Mengharapkan dan mengusulkan daerah tidak bisa dilakukan asal-asalan, seluruh pemangku kepentingan yang berkepantingan perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik,apakah hanya melakukan revisi Perda yang ada atau mengusulkan perda baru melalui dewan maupun Bupati ,” ucap Ficky Septalinda.
