Dia menuturkan di beberapa kementerian dan lembaga sudah dimulai bahkan ada satu wilayah yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk menghentikan sejenak aktifitas mereka.
Selama dua tahun menjabat Menpan RI, dia merasa cukup sedih karena rata-rata dalam satu bulan menandatangani sepuluh Surat Keputusan (SK) pengenaan sanksi non job dan pemecatan bagi ASN yang terpapar radikalisme dan terorisme.“Bagi yang terpapar radikalisme sanksinya non job, tetapi ASN yang terlibat dalam terorisme dan sudah ada keputusan pengadilan sanksinya pecat,” tegasnya.
Pihaknya harus mengambil keputusan yang cepat dan berani sebagai salahsatu bagian dari reformasi birokrasi. Menpan RB menginginkan ASN memiliki sikap yang sama dengan TNI/Polri yang tegak lurus kepada Pimpinan, taat dan patuh UUD dan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI maupun aturan yang ada.
Apalagi sekarang ada pegawai fungsional secara otomatis ASN yang inovatif kreatif dan bekerja keras wajar apabila mendapatkan penghasilan lebih dibandingkan mereka yang bermalas-malasan, pungkasnya. //
