Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. “Ini bukan sekadar soal administrasi, Tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” kata dia.
Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono mengatakanc penilaian WTP Murni yang diraih Banyuwangi, salah satunya karena dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus.
“Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan penyimpangan material semakin berkurang. Ini menandakan adanya pengawasan yang intensif dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah – APIP (inspektorat). Dan ujungnya, menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien,” kata dia.
Mujiono berharap capaian ini bisa dipertahankan oleh seluruh OPD di Banyuwangi meski di tengah situasi beban ekonomi yang berat ini.
“Kuncinya adalah saling koordinasi dan mengkomunikasikan antar OPD. Semua alur APBD mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dilakukan dengan baik dan terintegrasi dalam sebuah sistem,” kata Mujiono. (*)
