Banyuwangi, seblang.com – Upaya pengusul hak interpelasi anggota DPRD Banyuwangi terkait penandatanganan BAP batas wilayah sejak awalnya alot. Bahkan mengagendakan ada rapat paripurna internal untuk membacakan surat masuk itu saja susah.
Demikian kata Michael Edi Hariyanto, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi yang juga ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya Senin (16/08/2021).
Menurut dia suara di parlemen terbelah dan terjadi saling menekan. Yang mengajukan 2 fraksi yaitu PKB dan Demokrat ditambah dua anggota dari PKS . Kondisinya ya seperti itu padahal belum menyampaikan isinya itu sudah diganjal dengan berbagai macam cara. Awalnya sudah tidak bisa masuk dalam agenda rapat paripurna internal dan tidak bisa dijadwalkan.dalam badan musyawarah (Banmus).
“Yang mengajukan interpelasi itu ada tiga fraksi yaitu PKB, Demokrat dan PKS. Frasksi PKS merupakan gabungan Gerindra dan PKS lepas. Mau menyatakan interpelasi kepada bupati Banyuwangi tentang Ijen,” jelas Michael.
Khusnan Abadi, Juru Bicara Fraksi PKB mengungkapkan dalam rapat paripurna internal merasa kecewa karena setelah memberikan penjelasan kemudian fraksi-fraksi diberi kesempatan memberikan tanggapan namun tidak ada yang menanyakan substansi permasalahan.
“Kecuali hanya kalimat PDIP tidak setuju Nasdem tidak setuju Golkar tidak setuju PPP tidak setuju hanya itu. Tidak ada yang menanyakan kenapa interpelasi kenapa izinkan nggak ada,”ujar Khusnan.
Kemudian pimpinan sidang memberikan kesempatan lagi untuk menjelaskan permasalahan yang krusial. Dia menyampaikan Ijen ini adalah bagian dari aset milik Banyuwangi berdasarkan peta tahun zaman Belanda, zaman sebelum Indonesia merdeka, setelah merdeka dan sampai kepemimpinan Abdullah Azwar Anas sebagai bupati itu menolak tanda tangan ketika didatangi oleh Pemprov dan Bupati Bondowoso.
