Keseriusan pemerintah dalam menangani kasus Kalibendo akan menjadi indikator komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Momentum protes ratusan warga Kampung Anyar harus menjadi pengingat bahwa suara rakyat adalah mandat yang tidak boleh diabaikan.
Tuntutan mereka bukan sekadar keluhan, melainkan seruan untuk menyelamatkan masa depan ekologi Banyuwangi dan kehidupan generasi yang akan datang.
Ironisnya, sikap Perkebunan Kalibendo yang defensif menantang penyelesaian melalui jalur hukum mencerminkan arogansi yang sering kita lihat dari korporasi yang merasa memiliki “pelindung”. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus membuktikan bahwa mereka bukan bagian dari pelindung tersebut, melainkan pelindung kepentingan rakyat dan lingkungan.
Langkah tegas seperti yang diambil oleh pemerintah pusat dan Jawa Barat dengan menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak perlu ditiru. Pencabutan izin HGU bagi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan bukanlah tindakan berlebihan, melainkan bentuk penegakan hukum yang seharusnya.
Pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang bertentangan. Dengan tata kelola yang baik, keduanya dapat berjalan seiring. Perkebunan yang menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan HGU akan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologis. Inilah model pembangunan berkelanjutan yang harus menjadi acuan.
Banyuwangi masih bisa diselamatkan dari nasib Jabodetabek. Tetapi jendela kesempatan ini tidak akan terbuka selamanya. Tindakan tegas dan cepat adalah kunci untuk menghadang bencana yang sudah di depan mata. Kalibendo harus menjadi titik balik, bukan titik awal kehancuran ekologis Banyuwangi.
