Surabaya, seblang.com – Forkopimda Jatim menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Covif 19 dan Penanganan Kedatangan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur, pada Senin (24/1/2022) di Convention Hall Mall Grand City Surabaya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Kajati Jatim Mohamad Dofir, dan Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, secara langsung memimpin rakor yang dihadiri oleh seluruh Bupati, PJU Polda Jatim, PJU Kodam/V Brawijaya, Kapolres/ta, Dandim, dan seluruh Kajari di Jawa Timur.
Pertama, Ketua Satgas Kuratif Covid-19 Jatim dr. Joni Wahyuadi menyampaikan paparan mengenai varian Omicron di Jatim yang cukup meningkat selama sepekan ini. Oleh karena itu hal ini perlu di antisipasi agar tidak terjadi puncak pasien yang terpapar Covid-19.
“Resiko penularan Covid-19 varian Omicron ini lebih banyak berasal dari transmisi lokal artinya terjadi penularan di masyarakat. Meski antibodi sudah terbentuk karena telah mendapatkan vaksin tetapi prokes juga harus diberlakukan secara ketat,” kata Joni.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarkat untuk meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan puncak Covid-19 varian Omicron sekitar Maret 2022.
Beberapa kota yang berpotensi menjadi lonjakan Covid-19 di antaranya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Mataraman oleh karena itu adanya kordinasi yang solid dari seluruh stakeholder terkait.
“Diperlukan penerapan protokol kesehatan yang ketat mengingat saat ini aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Diwajibkan pengecekan aplikasi peduli lindungi di beberapa tempat wisata, mall, maupun tempat berkumpulnya masyarakat,” ucap Gubernur.
Selain itu Gubernur menyebut bahwa dalam penangan PMI di Jatim yakni setiap PMI akan dipulangkan ke wilayahnya masing-masing bila sudah dipastikan kondisinha sehat.
“Akan dipulangkan setelah benar-benar sehat. Ini merupakan bentuk kami dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Jatim. Selain itu baik di sekolah maupun kampus yang sudah melaksanakan tatap muka juga wajib diberlakukan prokes ketat,” pungkas Gubernur.
