Tokoh warga Karangnongko Ukir (70) yang telah mendiami kawasan perkebunan sejak awal kemerdekaan Indonesia menyampaikan, tidak pernah didatangi pokmas yang mengurus administrasi redistribusi, sebagai salah seorang warga yang ikut menggugat tanah eks PT. Veteran Sri Dewi harusnya mendapatkan.
Ukir menguasai lahan di belakang masjid seluas lebih kurang setengah hektar dan juga rumah yang sudah ditempati lebih dari 70 tahun. Ukir tidak pernah mendaftarkan lahan yang digarapnya kepada pokmas, akan tetapi anehnya, “Saya mendapatkan informasi dari desa bahwa saya termasuk yang mendapatkan sertifikat tanah redistribusi tersebut,” ungkapnya.
Ukir tidak merasa ikut redistribusi sehingga tidak mengurus ke kantor desa, dan mendapatkan surat somasi dari pihak pokmas untuk mengosongkan lahan yang saat ini dikuasainya. Tentu Ukir dengan lantang akan melawan siapapun yang akan menggambil lahan garapan dan tempat tinggalnya.
Karsono SH, pengacara yang ditunjuk warga petani penggarap, penghuni dan penyewa lahan dieks HGU PT Veteran Sri Dewi sebagai kuasa hukumnya menyampaikan, pokmas panitia redistribusi memberikan surat somasi untuk mengosongkan lahan yang saat ini dikuasai kliennya.
Karsono menyayangkan tindakan tersebut terkait kapasitas panitia dan Pokmas melayangkan surat somasi tersebut. Harusnya mereka yang mendapatkan dan memiliki sertifikat yang melayangkan gugatan di pengadilan untuk mengosongkan lahan yang saat ini masih dikuasai warga yang tidak ikut redistribusi, bukan pokmas. ujarnya.
Karsono berpendapat tentang prosedur redistribusi yang benar seharusnya didapat oleh para pihak yang bertahun-tahun lebih dari 20 tahun menggarap dan menguasai lahan dan ber-KTP setempat belum memiliki surat kepemilikan maka diajukan redistribusi,. “Kalau ada warga diluar desa Modangan harusnya tidak bisa menerima redistribusi,” jelasnya. //
