Kejari Sidoarjo telah membuktikan bahwa ketegasan bukan sekadar retorika. Mereka bergerak cepat, transparan, dan tanpa kompromi. Sementara Kejari Banyuwangi? Mereka seolah lupa bahwa setiap detik kelambanan adalah detik hilangnya kepercayaan publik.
Ironi yang Menusuk
Di Sidoarjo, empat tersangka korupsi meringkuk di balik jeruji. Di Banyuwangi, NH masih bebas menghirup udara segar. Di Sidoarjo, jaksa berbicara lantang tentang keadilan. Di Banyuwangi, jaksa memilih bisu seolah kasus korupsi adalah aib yang harus disembunyikan.
Quo Vadis, Penegakan Hukum?
Kinerja Kejari Sidoarjo seharusnya menjadi standar, bukan anomali. Sementara itu, keengganan Kejari Banyuwangi harus dipertanyakan dan diusut tuntas. Dalam perang melawan korupsi, tidak ada ruang untuk keraguan atau permainan di balik layar.
Masyarakat Jawa Timur, bahkan Indonesia, patut menuntut kesetaraan dalam penegakan hukum. Jika Sidoarjo bisa, mengapa Banyuwangi tidak? Ataukah memang ada ‘kekuatan besar’ yang menghalangi roda keadilan di Banyuwangi?
Sudah waktunya seluruh institusi penegak hukum di Indonesia terbangun dari mimpi buruk ketidakadilan. Sidoarjo telah menyalakan obor. Akankah Banyuwangi terus memilih untuk berjalan dalam kegelapan?
