Banyuwangi, seblang.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F PKB) DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi segera menuntaskan hak karyawan PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS). Karena keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) sudah inkrah.
Pernyataan tersebut disampaika Kusnan Abadi, Anggota Fraksi PKB Banyuwangi kepada wartawan media ini di Ruang Fraksi PKB DPRD Banyuwangi Rabu (21/07/2021).
“Soal mekanismenya seperti apa ya dilihat diaturan tapi kan sudah ada putusan untuk membayar karyawan dan sudah inkrah kalau nggak salah sekitar Rp. 3 miliar . Kalau memang harus menelan APBD dikeluarkan,”tegas Kusnan.
Politisi asal Genteng itu menuturkan hak karyawan mereka sudah bekerja bahkan hak mereka tidak diberikan itu nunggu berapa tahun ini. Mereka sudah lelah juga jadi mestinya pemerintah segera mengambil kebijakan karena hal tersebut hak karyawan.
Selanjutnya soal kemudian ada desas-desus harus menunggu hasil penjualan kapal itu kan soal mekanisme saja.”Tetapi yang terpenting hak kemanusiaan itu harus diberikan dan sebenarnya tinggal kemauan dan keseriusan Pemda saja wong orangnya juga ada di Banyuwangi semua direktur ada di Banyuwangi,”imbuhnya.
Apabila tidak segera diselesaikan, Pemkab Banyuwangi mempunyai kewenangan untuk memanggil jajaran direksi PT PBS yang tentunya ada bentuk ikatan kerjasama pada saat diangkat untuk menjadi jajaran direksi, tambah mantan wartawan itu.
