“Kita minta kepada bapak Kapolri agar proses yang dilakukan oleh Propam Mabes Polri maupun Polda Jatim bisa transparan dan dapat diakses oleh publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga Kepolisian,” kata Fajar Isnaini ketua KMB yang sekaligus kader PDIP Banyuwangi.
Lebih lanjut Fajar mengatakan jika persoalan seketa lahan antara warga Pakel dan pihak perkebunan hendaknya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bijak tanpa kekerasan dan bisa duduk bersama untuk mencari solusi terbaik, agar kesan tebang pilih dalam proses hukum dapat tidak terjadi.
“Tidak semua persoalan diselesaikan dengan kekerasan, tapi bisa duduk bersama mencari solusi terbaik,” kata Fajar.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Jumat (14/01/2022) dini hari, warga desa Pakel mengaku mendapat tindakan kekerasan dari aparat Kepolisian dan Satpam Perkebunan PT. Bumi Sari saat memperjuangkan hak haknya atas sengketa lahan, hingga mengalami bocor di bagian kepala dan disiarkan oleh Walhi Jatim dalam keterangan Pers di IG storynya.
Meski Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Nasrun Pasaribu, S.I.K sempat membantah kabar tersebut kepada sejumlah awak media, namun persoalan itu langsung mendapat atensi khusus dari Mabes Polri karena perwakilan warga Pakel telah melaporkan secara resmi ke Komnas HAM, KSP, ATR/BPN, Propam Mabes Polri, dan Kompolnas. Mabes Polri pun langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerjunkan tim ke Banyuwangi. //
