“Jika kita diwajibkan rapid test dengan biaya mahal, terus keluarga di rumah pastinya tidak akan kebagian uang belanja,” kata Gede kepada seblang.com.
“Upah kita berapa sih? apalagi rapid test sendiri berlaku hanya tujuh hari. Tolonglah, kami jangan dibebani dengan persyaratan rapid test yang biayanya sangat mahal bagi kami,”ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Untung, sopir asal Surabaya. Dia tidak sanggup memenuhi persyaratan rapid test yang membutuhkan biaya sangat mahal.
“Kami tak mampu. Biar sudah saya kembali, daripada harus rapid test dan bayar mahal. Yang rugi bukan saya saja, masyarakat Balipun pastinya akan rugi karena kebutuhannya tak terpenuhi,” ujarnya.
Beruntung, aksi mogok para sopir ini berlangsung damai lantaran dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Bahkan Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifudin turun langsung menenangkan para sopir dan berkomunikasi dengan perwakilan Pemprov Bali yang ada di Banyuwangi.
Aksi mogok itupun berakhir setelah petugas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali memperbolehkan para sopir menyeberang ke Bali tanpa rapid test. Namun hanya berlaku untuk satu hari tanggal 18 Juni. Selanjutnya mereka diwajibkan untuk melakukan rapid test secara mandiri. (guh)
