Selain itu, lanjutnya, pendistribusian sembako diduga juga tidak terarah dan cenderung menguntungkan pihak tertentu, serta dianggap berdiri sendiri dengan tidak berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 Kabupaten Banyuwangi.
“Kami berharap dengan pernyataan sikap MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi segera memanggil cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi dan Kepala sekolah SMAN se Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan klarifikasi,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Drs.Istu Handono,M.Pd, membantah tudingan tersebut.
Pihaknya sebelumnya telah mengedarkan surat imbauan kepada Sekolah Tingkat Menengah untuk memberikan bantuan secara sukarela dengan nomor surat 421/570/101.6.7/2020 per 1 April kemarin.
“Di dalam surat itu kami mengimbau secara sukarela dari Bapak/Ibu Kepala Sekolah dan warga Sekolah yang meliputi ASN dan Non-ASN, wali murid yang mampu, simpatisan, alumni, sponsor yang tidak mengikat,” kata Istu saat dikonfirmasi seblang.com lewat telepon selulernya, Selasa (14/4).
Selanjutnya, kata Istu, bantuan tersebut dihimpun oleh posko sekolah disalurkan pada sasaran donasi meliputi sekolah masing-masing, pedagang sekitar sekolah, masyarakat umum yang terdampak, serta wajib koordinasi dengan gugus Covid-19 ditingkat Kecamatan agar tidak terjadi dobel sasaran penerima.
“Dengan adanya surat pernyataan sikap ini, saya berencana akan mengumpulkan para kepala sekolah tentunya dengan aturan phsycal distancing. Jika ada sekolah yang membelokkan atas surat imbauannya, kami akan mengambil tindakan,” pungkasnya. (guh)
