Pemerintah, ditegaskan Tjahjo, akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang nantinya akan diterapkan di tiap instansi pemerintahan.
Tjahjo menuturkan, saat ini lebih dari sepertiga abdi negara menempati jabatan pelaksana, di mana posisi tersebut akan berkurang 30-40% seiring dengan transformasi digital yang digencarkan pemerintah.
“Perlu disiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan re-skilling mereka agar mampu melaksanakan pekerjaan yang masih akan dibutuhkan ke depan,” kata Tjahjo.
Pada tahun ini, Tjahjo menegaskan bahwa proses rekrutmen akan difokuskan kepada PPPK. Tjahjo mengatakan rekrutmen PPPK pada tahun ini akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan alias guru dan para tenaga pelayanan kesehatan di seluruh tanah air.
Meski begitu, Tjahjo tidak secara spesifik menjelaskan apakah kebijakan ini akan membuat pemerintah membatasi rekrutmen CPNS pada tahun ini. Namun, tersiar kabar pemerintah akan membatasi rekrutmen penerimaan calon abdi negara.
“Untuk sementara rekrutmen tahun anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu,” katanya. //
