“Sebelum ada penutupan tambang pasir ilegal, kami bisa mendapatkan upah sebesar Rp. 150 ribu. Sekarang mencari uang Rp. 50 ribu satu hari saja, susahnya minta ampun. Dan itupun tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Jika kondisi sulit bagi sopir dump truk terus berlangsung, Kholik tak berpikir panjang berencana akan menjual rumah yang dihuninya bersama keluarga tercintanya. Hal itupun terpaksa dia lakukan, untuk modal kerja di luar negeri guna mencukupi kebutuhan keluarganya.
“Jadi sopir dump truk galian C saat ini susah. Mencari pekerjaan lainnya di Banyuwangi juga sulit. Jalan satu-satunya bagi saya jika kondisi ini terus berlanjut, maka saya berencana akan menjual rumah untuk modal kerja ke luar negeri,” ujar Kholik tanpa ragu.
Untuk itu, dia bersama rekan-rekan sopir dump truk lainnya didampingi sejumlah LSM mengadu ke DPRD Banyuwangi. Ia pun berharap, ada solusi terkait nasib para sopir dump truk atas penutupan tambang ilegal di Banyuwangi. “Jadi kami di sini minta tolong kepada Bapak – Bapak di atas (Para pejabat yang berwenang) untuk memikirkan nasib rakyat miskin seperti kami,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara berjanji akan mencari solusi terbaik terkait permasalahan tambang galian C di Banyuwangi, khususnya masalah perizinan yang kini regulasinya di pegang pemerintahan pusat (Kementerian ESDM).
“Kita akan perjuangkan aspirasi para pengusaha tambang dan para sopir dump truk ini ke forum-forum yang memiliki kewenangan, baik di Kabupaten maupun provinsi hingga pusat,” kata Made. //
