Sementara Darmawan, Ketua Gapiber mengungkapkan permintaan dan harapan para sopir sebenarnya sederhana yaitu mereka yang sudah mendapatkan vaksin bisa menyeberang ke Bali dan Mataram tanpa rapid tes antigen atau swab PCR.
Menurut dia kebijakan yang dilaukan oleh para pemangku kebijakan selama ini dinilai tumpah tindih dan inskonsiten. Karena masa berlaku rapid tes sekitar 2 – 3 hari, apabila sopir diberi dispensasi sampai dengan 7 hari sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran. Belum lagi instansi yang berhak menentukan batas waktunya juga tidak jelas.
“Satu sisi para sopir dituntut untuk mendukung keberhasilan vaksinasi. Sisi yang lain kapan pemberlakuan PPKM berakhir tidak jelas. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan para sopir logistik mendapatkan banyak kendala di lapangan,” jelas Darmawan.
Sedangkan Fajar Hidayat, salah seorang driver yang lain menyampaikan apabila jatah atau kuota rapid tes untuk mereka habis kemungkinan akan terjadi gejolak lagi. Sebab informasinya saat ini stok rapid tes gratis di ASDP jumlahnya sudh menipis.
“Apabila kuota rapid gratis untuk sopir logistik habis kami pasti akan sambat lagi ke anggota dewan. Apabila tidak mendapatkan tanggapan positif tidak kemungkinan akan melakukan tuntutan dengan cara kami dengan memarkir kendaraan di jalanan atau di kawasan pelabuhan,”tegas Fajar. (nur/hei)
