Kritik keras juga dilakukan oleh Direktur oleh Pusat Kajian Kebijakan Strategis ( PUSKAPTIS ) Banyuwangi, Mohamad Amrullah, SH, M.Hum. selain mengkritik kebijakan PHK terhadap 332 orang THL ditengah pandemi Covid 19, juga mengkritik pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menghambur hamburkan uang sebesar 120 M yang berasal dari dana tidak terduga (BTT) untuk penanganan Covid 19 pada tahun 2020 yang sampai sekarang outputnya pun tidak jelas.
“Kabarnya Polda Jatim pernah turun ke Banyuwangi melakukan pemeriksaan anggaran Covid 19 tapi gak ada kabar kelanjutannya,” kata Amrullah.
Amrullah juga mengatakan jika PHK terhadap THLyang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi sangat tidak beralasan dan tidak logis dan karena Pemkab Banyuwangi bukan suatu perusahaan profit yang mau bangkrut.
“Kami mendesak agar Pemkab Banyuwangi memperkerjakan kembali THL yang telah di PHK, jika tidak sanggup bayar maka kami akan meminta masyarakat luas membantu iuran secara sukarela,” kara Amrulloh. (win)
