Malang, seblang.com – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarok, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pendidikan di Kabupaten Malang. Ia menegaskan persoalan pendidikan saat ini merupakan akumulasi kegagalan pembenahan selama bertahun-tahun.
“Faktanya, masih banyak sekolah yang belum layak, baik dari sisi fasilitas maupun SDM. Ini bukan masalah satu tahun, tapi akumulatif,” tegas Zulham saat diwawancarai di Pendopo Agung, Kamis (12/2/2026).
Terkait program sekolah unggulan, ia menyebut kebijakan tersebut tidak bisa ditolak karena merupakan program Presiden. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan.
“Apakah mampu menyelesaikan masalah substansial? Saya jawab, belum tentu. Anak putus sekolah kita 19 ribu sekian. Itu persoalan besarnya,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan anak tidak sekolah tidak bisa dilakukan secara parsial. Banyak anak enggan kembali ke bangku pendidikan karena sudah bekerja dan memiliki penghasilan. Program sekolah rakyat pun dinilai hanya menyentuh “ujung masalah” karena kapasitasnya terbatas.
Zulham juga menyoroti anggaran pendidikan Kabupaten Malang yang mencapai sekitar Rp1,6 triliun dan didominasi belanja rutin.
“Kalau 20 persen amanat undang-undang untuk pendidikan, ya harus murni pendidikan. Bangunan rusak jangan semua dibebankan ke pos pendidikan. Masukkan ke Cipta Karya supaya lebih terukur,” tandasnya.
Soal merger SDN dengan jumlah siswa minim, ia mengakui kebijakan itu akan memicu protes, tetapi dinilai tidak bisa dihindari.
“Ada sekolah muridnya sedikit, gurunya banyak. Ada yang muridnya banyak, gurunya kurang. Bahkan satu kelas hanya satu murid. Pemerataan ini harus disentuh pemerintah. Mau tidak mau, merger,” tegasnya.
Ia menekankan tiga persoalan utama yang harus segera diselesaikan, yakni sekolah rusak, pemerataan guru, dan kesejahteraan guru.
“Kita telan pahitnya sekarang, lima tahun ke depan harus membaik. Kalau enam bulan Kadisdik baru tidak ada gebrakan, ya kita usulkan digeser,” pungkas Zulham.///////
