“Akan tetapi, mengapa di Kluncing tidak bisa. Jika bicara aturan, mari kita didiskusikan, karena aturan buatan manusia. Jikapun ada MoU bagi hasil, ayo kita bicarakan. Mau 20 atau 30 persen untuk Perhutani, silakan. Tapi izinkan dulu masyarakat menanam,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, menyatakan dukungan terhadap permintaan warga. Ia menilai bahwa pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat sebenarnya bisa dilakukan sesuai aturan. “Kami mendukung karena mayoritas warga Kluncing sekitar 70 persen menggantungkan hidup dari kawasan hutan. Tapi sayangnya Perhutani tidak hadir tanpa konfirmasi,” ujarnya.
Kepala Desa Kluncing, Sumawi, menambahkan bahwa kondisi warganya sangat memprihatinkan. Dari sekitar 1.500 KK, hanya 30 persen yang memiliki lahan pertanian sendiri. “Kami tidak minta memiliki, hanya menumpang menanam demi kesejahteraan. Tapi CSR dari Perhutani saja tidak pernah kami rasakan,” ucapnya.
Sumawi juga mengingatkan bahwa jika tidak ada solusi, potensi terjadinya kerusakan hutan justru bisa meningkat karena warga bisa kehilangan harapan. “Pencurian kayu yang dulu terjadi sudah tidak ada lagi karena kesadaran masyarakat. Tapi kalau mereka dikecewakan terus, siapa yang bisa jamin?” pungkasnya.
Forum tersebut akan dijadwalkan ulang dengan menghadirkan Perhutani dan Dinas Kehutanan Provinsi untuk membahas jalan keluar yang adil dan berkelanjutan.//////
