Malang, seblang.com – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kunjungan kerja di Pondok Pesantren Al Munawariyah Bululawang, Kabupaten Malang, Senin (23/2/2026).
Dalam agenda tersebut, Emil mengapresiasi langkah konkret BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Menurutnya, program strategis nasional ini terus bergerak dengan pendekatan evaluatif serta perbaikan berkelanjutan.
“Saya melihat BGN bekerja maksimal. Setiap catatan langsung ditindaklanjuti dan ruang evaluasi dibuka secara terbuka,” tegas Emil.
Emil menekankan bahwa penilaian akhir atas kelancaran MBG berada di tangan masyarakat. Namun, berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, para petugas SPPG menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendistribusikan paket makanan bergizi.
“Lancar atau tidak, biarlah masyarakat yang menilai. Tetapi yang saya lihat, para petugas bekerja keras dan penuh semangat. Catatan perbaikan juga ditangani secara proaktif,” ujarnya.
Program MBG merupakan bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar dan santri. Distribusi dilakukan melalui SPPG di masing-masing wilayah dengan standar pengawasan tertentu.
Sebelumnya, pada Kamis (19/2/2026), digelar Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Rapat tersebut dihadiri Zulkifli Hasan, Kepala BGN Dadan Hindayana, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Dalam forum tersebut, berbagai aspek teknis pelaksanaan MBG dibahas secara komprehensif, mulai dari distribusi, standar kelayakan dapur produksi, hingga sistem pengawasan. Sejumlah poin evaluasi disepakati untuk segera ditindaklanjuti oleh BGN bersama pemerintah daerah.
Emil menjelaskan, peran pemerintah provinsi adalah memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan sesuai kewenangan daerah.
“Kami memastikan koordinasi berjalan baik. Tugas kami adalah mendukung BGN, terutama dalam aspek yang menjadi kewenangan daerah,” jelasnya.
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi operasional SPPG. Emil menyebut kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi menjadi syarat mutlak untuk menjamin keamanan konsumsi makanan.
Ia mengungkapkan, terdapat beberapa lokasi SPPG yang telah mengantongi SLHS, namun masih memerlukan penyempurnaan karena faktor lingkungan sekitar, seperti kedekatan dengan aktivitas peternakan.
“Standar harus dipenuhi secara utuh. Kalau sudah ada SLHS tetapi masih ada catatan teknis seperti lokasi yang berdekatan dengan peternakan, maka itu harus segera disesuaikan dengan aturan,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang ketat.
Emil memastikan, meskipun masih terdapat sejumlah catatan evaluasi, BGN terus melakukan pembenahan secara sistematis. Ia menilai pelaksanaan MBG hingga saat ini telah diupayakan secara optimal dengan prinsip perbaikan berkelanjutan.
“Menurut saya, BGN menjalankan program ini seoptimal mungkin dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan ketat terhadap standar operasional SPPG, Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur diharapkan semakin solid dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat dan ketahanan pangan daerah.///////
