Selain itu, Lathifah juga menyinggung kunjungan Menteri PPN/Bappenas RI ke Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. Menurutnya, sang menteri yang juga berlatar belakang santri membuka peluang besar bagi Pemkab Malang untuk mengajukan anggaran pembangunan, terutama di sektor pendidikan pesantren.
“Beliau menyampaikan, jika Pemkab Malang membutuhkan dukungan pembangunan pesantren, bisa langsung diusulkan melalui Sekjen Bappenas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPC FKDT Kabupaten Malang, Nasrul Marwazi, menyebut hingga kini terdapat 1.316 lembaga madrasah diniyah di bawah naungan FKDT yang tersebar di 33 kecamatan. Namun, masih ada sejumlah lembaga yang belum terdata sepenuhnya.
“Fokus kami ada pada madrasah diniyah di luar pesantren, agar semua bisa terwadahi dalam FKDT. Kami juga menjalin kemitraan dengan Kemenag dan Dinas Pendidikan untuk memperkuat pendidikan agama dan karakter,” kata Nasrul.
Ia mengapresiasi langkah Pemkab Malang yang telah menyalurkan dana sharing sebesar Rp15 miliar untuk mendukung kegiatan madrasah diniyah. Bantuan tersebut diberikan antara Rp4,5 juta hingga Rp6,3 juta per lembaga, disesuaikan dengan tingkatan ula dan wustha.
“Nilainya memang belum besar, tapi sangat membantu. Kami berharap ke depan bukan hanya kesejahteraan guru yang ditingkatkan, tapi juga pembangunan sarana dan prasarana madrasah,” harapnya.
Nasrul juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah bagi madrasah di luar pesantren yang masih minim fasilitas.
“Banyak madrasah yang kondisi bangunannya sederhana. Kami ingin pemerintah ikut membantu pembangunan gedung madrasah diniyah karena lembaga ini menanamkan akhlak dan nilai agama sejak dini,” tandasnya.
Hadir pada acara tersebut, para sesepuh pengasuh pondok pesantren pendidikan Al Ma’arif, Forkopimcam dan ratusan anggota PKTD se-kabupaten Malang.//////////
