“Kritik dan masukan akan kami lakukan sewaktu-waktu, tidak harus menunggu momen-momen (rapat kerja) tertentu yang harus dijadwalkan di dewan,” tegas anggota dewan Komisi III ini.
Sementara itu, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib menyatakan siap dan terbuka menerima saran, pendapat dan kritikan dan masyarakat maupun Legislatif apabila ada program program yang dirasa tidak pro pada masyarakat.
“Kami berharap semua pihak, untuk bersama-sama memastikan pemerintahan daerah Malang Makmur Berkelanjutan terwujud sesuai harapan. Tentu, Saya dan Pak Bupati akan terbuka terhadap pengawasan dan kritik konstruktif untuk membangun,” tandaa Wabup Lathifah Shohib, usia mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 oleh KPK-RI, secara daring di Pringgitan Pendopo Malang, Rabu (5/3/2025).
Dirinya bahkan menegaskan, meminta Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang, agar bersikap kritis terhadap kebijakan Pemkab Malang, meski dirinya yang juga kader PKB kini menjabat sebagai Wabup Malang.
“Saya meminta dalam kapasitas Dewan Syuro DPP PKB agar teman-teman Fraksi PKB bersikap kritis terhadap kebijakan Pemkab Malang yang sekiranya tidak pro rakyat. Jangan melihat karena ada Saya, maka menjadi sungkan,” pungkas Wabup Malang Lathifah Shohib.////////
