Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir di lokasi memastikan proses berjalan lancar. “Warga terlihat antusias, ada yang daftar mandiri, ada yang dibantu agen perlinsos. Harapannya sistem ini menjangkau semua warga sehingga tidak ada yang tertinggal,” katanya.
Sejumlah pejabat pusat turut hadir, di antaranya Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Deputi Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari, serta pejabat dari Kemenpan RB.
Mekanisme pendaftaran bansos digital bisa dilakukan dengan dua cara: melalui aplikasi Portal Perlinsos dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), atau lewat agen perlinsos yang jumlahnya sekitar 500 orang di Banyuwangi. Mereka terdiri dari pendamping PKH, TKSK, dan operator desa/kelurahan.
Tubagus Nugraha dari Dewan Ekonomi Nasional menjelaskan, uji coba di Kemiren dan Lateng menjadi dasar penerapan penuh pada Oktober 2025. Data pendaftar nantinya diverifikasi dan diseleksi menggunakan berbagai sumber untuk memastikan keakuratan. “Jika warga dinyatakan tidak layak, sistem akan menyertakan alasan, dan tersedia fitur sanggahan di portal,” jelasnya.
Hasil digitalisasi ini akan digunakan sebagai basis penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2026, sementara untuk 2025 masih memakai mekanisme lama.
