Tujuh Rekomendasi Dewan Atas LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2024

by -177 Views
Wartawan: Nurhadi
Editor: Herry W. Sulaksono
Michael Edy Hariyanto, Wakil Ketua DPRD dan H. Mujiono Wakil Bupati Banyuwangi saat menandatangi berkas Rekomendasi DPRD Banyuwangi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi

Michael menambahkan eksekutif diharapkan melakukan kajian ulang terhadap kegiatan dan program ketersediaan air dalam mendukung usaha pertanian guna penciptaan swasembada pangan melalui pembangunan infrastruktur fisik seperti Dam, embung saluran irigasi sementara potensi sumber Daya air mengering, maka program dan kegiatan tersebut menjadi kurang berdampak terhadap upaya pemecahan masalah.

Selanjutnya rekomendasi yang diberikan dewan adalah agar segera dirumuskan grand desain antisipasi bahaya banjir melalui perencanaan yang matang dan koperhanship, kebijakan pengelolaan sampah dan penataan lingkungan hidup yang tepat.

“Dalam rangka optimalisdasi pelayanan masyarakat sekaligus ekslarasi penyelenggaraan Pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan agar penataan pegawai secara tepat dan dapat mengambil Keputusan , oleh sebab itu agar Pelaksana Tugas pada suatu jabatan segera ditunjuk pejabat definitif,” jelas Michael.

Sementara Wakil Bupati (Wabup) Banyuwangi H. Mujiono kepada wartawan menyatakan pada dasarnya eksekutif siap menerima masukan saran yang konstruktif apabila ada kekurangan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan peningkatan pelayanan masyarakat.

Lebih lanjut H. Mujiono mengungkapkan menanggapi 7 rekomendasi dari legislatif menjadi semangat untuk meningkatkan kinerja dalam memenuhi target yang diharapkan. Salahsatunya adalah pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Salah satu aset kita adalah Pulau Tabuhan dan tidak kalah penting aset pelayanan pengelolaan sampah yang menjadi alat pelayanan dan mendapatkan PAD, termasuk retribusi yang belum optimal,” ujarnya.

Kemudian untuk pelayanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah akan meningkatkan secara bertahap tetapi tetap memberikan kemudahan kepada masyarakat jika dapat melalui UHC akan dilakukan dengan melalui SPM.

Selanjutnya terkait dengan pejabat yang saat ini masih Pelaksana tugas (Plt) perlu ada peningkatan untuk menjadi pejabat definitif.”Kemarin kita melakukan percepatan untuk eselon III menjadi eselon II sudah dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat untuk yang masih Plt terutama para camat bisa dilaksanakan,” pungkas H Mujiono.

iklan warung gazebo