Banyuwangi, seblang.com -Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap diajukannya Raperda Perubahan APBD Tahun 2022 dalam rapat paripurna dewan, Selasa (27/09/2022).
Rapat paripurna penyampaian pemandangan Umum fraksi-fraksi dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto di ikuti anggota dewan dari lintas fraksi.
Turut hadir Wakil Bupati Banyuwangi,H.Sugirah, Sekretaris Daerah, H. Mujiono, jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah/Kades se Banyuwangi.
Diawali dengan Pandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan oleh juru bicaranya,Wagianto menilai tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tahun ini stagnan sebesar Rp. 518,1 milyar.
“ Menurut PDI Perjuangan keadaan Pendapatan Asli Daerah lebih baik daripada kondisi P-APBD tahun 2021, meski lebih baik tentu ini tetap harus dicari upaya upaya yang maksimal untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah, karena dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Banyuwangi, “ ucap wagianto dihadapan rapat paripurna.
Selanjutnya fraksi PDI Perjuangan meminta kepada eksekutif untuk membuat rencana kerja yang tepat dan akuntabel sehingga penyerapan anggaran ini bisa lebih cepat terdistribusikan kepada masyarakat sehingga manfaatnya sesegera mungkin dirasakan oleh masyarakat.
Pandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Inayanti Kusumasari menyampaikan bahwa fraksi PKB berharap agar setiap satu rupiah dana APBD Kabupaten Banyuwangi betul-betul untuk kebutuhan prioritas masyarakat dengan perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.
“ Pemkab Banyuwangi harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan menemukan inovasi inovasi baru untuk meningkatkan PAD Kabupaten Banyuwangi. hal ini untuk menggambarkan tingkat kemandirian Kabupaten Banyuwangi semakin baik dan tinggi, “ ucapnya.
Fraksi PKB menyarankan kepada eksekutif untuk melakukan optimalisasi anggaran belanja secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan dalam mendorong laju pembangunan daerah, fraksi PKB juga memandang penting untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap para OPD sebagai pengguna anggaran, sehingga pelaksanaan belanja daerah bisa optimal, efektif, efisien, dan konsisten.
Dalam Pandangan Umumnya Fraksi PKB juga meminta Pemda agar mencarikan solusi petani terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi. “ Fraksi PKB berharap pemda memberikan solusi atas permasalahan kelangkaan pupuk dengan cara yang tepat dan tindakan yang terukur tanpa mencari-cari kesalahan petani, “ tegas Inayanti Kusumasari.
Fraksi PKB juga berharap kepada eksekutif untuk menambah anggaran sarana dan prasarana bagi sekolah yang mengalami kerusakan akibat dampak pandemi covid-19 untuk dilakukan perbaikan.
Pandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya Ricco Antar Budaya menilai draft perubahan APBD tahun 2022, penambahan alokasi anggaran belanja secara signifikan hanya terkonsentrasi pada dua SKPD, yaitu Dinas Pendidikan sebesar rp. 344,9 milyar dan Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman sebesar rp. 148,6 milyar. hal ini tentunya kurang singkron dengan kebijakan tematik Pemkab Banyuwangi yang difokuskan pada “penguatan sektor strategis untuk pemulihan ekonomi berbasis pembangunan pedesaan” dengan prioritas pada sektor pariwisata, UMKM, pertanian, peningkatan SDM serta infrastruktur sehingga keberpihakan anggaran belanja pada APBD perubahan bisa singkron dengan kebijakan alokasi anggarannya.
“ Dengan adanya slogan “Banyuwangi Rebound”, fraksi Demokrat berharap dan mendorong agar target PAD juga bertambah lebih dari Rp. 518 milyar, seiring dengan perputaran uang dan menggeliatnya ekonomi yang ada di masyarakat, “ pinta Riccy Antar Budaya dihadapan rapat paripurna.
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengamanatkan agar belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. pada APBD induk tahun 2022, alokasi belanja gaji pegawai sebesar 30,69 persen. namun pada perubahan APBD tahun 2022 malah direncanakan naik proporsinya menjadi sebesar 37,21 persen dari total belanja APBD, atau terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. 317,3 milyar.
“ Fraksi Demokrat meminta penjelasan kenapa ada rencana kenaikan belanja pegawai yang cukup signifikan pada perubahan APBD ini, “ pinta Riccy.
Selain itu, fraksi Demokrat meminta eksekutif agar memberikan bantuan sosial tambahan berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial mulai bulan Oktober hingga Desember 2022, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (dtu) diluar Dana Bagi Hasil (DBH), sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri keuangan nomor 134/pmk.07/2022 sehingga dampak inflasi dari kenaikan BBM dapat dikendalikan.
Pandangan Umum fraksi Golkar-Hanura yang dibacakan juru bicaranya, Marifatul Kamilah menyampaikan ,dasar asumsi makro ekonomi Banyuwangi bahwa perubahan perekonomian secara global dan nasional, harus menjadi perhatian kita bersama, maka perlu diambil langkah-langkah antisipasi terhadap situasi yang berkembang hingga akhir tahun 2022.
Fraksi Golkar-Hanura, memberikan penguatan pada kegiatan program-program yang pro rakyat, inovatif dan terukur, dalam menciptakan keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja Daerah.
“ Kami berharap bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk bekerja secara lebih bersinergi, dengan tujuan untuk benar-benar memastikan bahwa kondisi perekonomian di Banyuwangi masih dalam keadaan yang aman, sementara perkembangan situasi ekonomi global dan nasional, mengharuskan kita harus berfokus pada pemulihan ekonomi secara nyata dalam skala kabupaten, “ ucap Marifatul Kamilah.
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
