Banyuwangi, seblang.com – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap diajukannya Raperda APBD Tahun 2023 dalam rapat paripurna dewan, Senin (21/11/2022).
Pengejaran paripurna pemandangan fraksi-fraksi Umum dipimpin Wakil Ketua DPRD, M.Ali Mahrus didampingi pimpinan dewan Michael Edy Hariyanto, Ruliyono mengikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Turut hadir Wakil Bupati Banyuwangi,H.Sugirah, Sekretaris Daerah, H. Mujiono, jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah/Kades se Banyuwangi.
FRAKSI PDI-PERJUANGAN
Pandangan Umum diawali dari fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya, Hadi Widodo menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan mendukung dan mensupport upaya-upaya yang direalisasikan secara halus dalam 6 prioritas daerah.
“Fraksi PDI Perjuangan berharap agar 6 prioritas daerah tersebut bisa betul-betul bisa di wujudkan dalam bentuk kegiatan yang terukur dan berdampak snowball effect bagi Banyuwangi,” ucap Hadi Widodo dihadapan rapat paripurna.
Proyeksi pertumbuhan yang dipatok di kisaran 4,54 persen hampir setara dengan proeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang di proyeksikan di kisaran 4,6 – 5,3 persen dan Jawa Timur yang di proyeksikan 3,45 – 5,15 persen, tentu harus dijaga ditengah terpaan isu resesi di 2023, tentu hal tersebut memerlukan gotong royong dari semua pihak agar tren positif ini terus terjaga di tahun 2023 mendatang.
Kinerja positif beberapa sektor seperti sektor pengolahan industri, sektor informasi dan komunikasi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengadaan udara, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.
Selanjutnya setelah pembukaan destinasi dan penyelenggaraan atraksi wisata, sektor jasa lainnya, kemudian diikuti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.
“Ini tentu juga bukan hanya sekedar apresiasi tapi Fraksi PDI Perjuangan meminta ada stimulus yang bisa diberikan sebagai turut sertanya Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi “handarbeni” sektor sektor yang sudah memberikan upaya yang baik bagi Banyuwangi,” ucapnya.
Pendapatan Daerah pada Anggaran Tahun 2023 yang direncanakan sebesar Rp. 3.164 triliyun adalah angka optimisme Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi setelah kontraksi perekonomian di tahun lalu, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang meminta meski ada target kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2022 sebesar Rp. 483,7 milyar, tentu target ini tidak hanya sekedar target belaka tetapi bisa direalisasikan bahkan bila perlu ditingkatkan sehingga penambahan Pendapatan Asli Daerah ini bisa betul-betul meningkat dan bisa digunakan sebesar besarnya bagi masyarakat Banyuwangi.
Untuk pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.9 milyar yang merupakan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Banyuwangi dalam program Hibah Air Minum Perkotaan (AMP) Tahap III. Fraksi PDI Perjuangan mendukung pengeluaran pembiayaan ini asalkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Banyuwangi.
“Untuk hal yang belum jelas dan lebih detil bisa dibahas dengan lebih komprehensif dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif pada rapat-rapat anggaran selanjutnya,” ujar Hadi Widodo.
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Pandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Inayanti Kusumasari menyampaikan, setelah mencermati dan melakukan analisa secara detail terhadap deskripsi bahan pengantar nota anggaran keuangan pendapatan dan belanja daerah kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2023.
“ Fraksi PKN memberikan beberapa catatan penting sebagai masukan serta pijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi,” ucap Inayanti Kusumasari. pendapatan pertama daerah. tahun anggaran 2023 pemerintah daerah merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp. 3,164 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp. 575 miliar, transfer dana yang direncanakan sebesar Rp. 2,52 triliun lebih dan pendapatan lain di daerah yang sah rp. 59,8 miliar.
Terhadap anggaran daerah sebagaimana tersebut di atas, menurut fraksi PKB ada beberapa catatan dan pertanyaan serta mohon penjelasan dari bupati. catatan dan pertanyaan dimaksud sebagai berikut :
Adanya kewajiban ekonomi global saat ini merupakan suatu keniscayaan, sehubungan dengan perlunya mendorong kebangkitan pertumbuhan ekonomi berbasis keluarga dan lingkungan warga masyarakat berbasis komunitas. Di samping itu, perlu adanya upaya terus-menerus dan berkelanjutan untuk memberi ruang bagi tumbuh kembangnya inovasi dan kreativitas masyarakat di berbagai sektor produktif. untuk itu, mohon dipaparkan terkait langkah-langkah strategi di tahun 2023 terkait hal ini.
Dalam proses pemulihan ekonomi, penerimaan PAD pada APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp 575 milyar, yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 244,49 milyar dan retribusi daerah sebesar Rp 78,71 milyar.
Menurut fraksi PKB, sejatinya pajak dan retribusi daerah ini harus terus ditingkatkan karena menjadi salah satu tulang punggung kemandirian Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah otonom.
“Menurut Saudara Bupati, berdasarkan kajian dan temuan di lapangan sejauh ini, komponen retribusi daerah apa saja yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan di tahun 2023? mohon tanggapannya dalam hal ini, “ pinta Inyanti Kusumasari.
selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, pemerintah daerah secara ketat menekan tingkat kebocoran dalam mata-mata gangguan pemungutan. di samping itu, secara periodik melakukan diagnosa yang komprehensif terhadap kondisi kesehatan pada pos-pos retribusi dimaksud, yang diharapkan dapat mendongkrak kinerjanya. hal tersebut untuk meminimalkan kendala yang dihadapi eksekutif hari ini, yang mana realisasi dari retribusi daerah sampai tanggal 19 november 2022 hanya sebesar 46,9 persen dari Rp. 73,8 milyar.
Dengan demikian pada akhirnya, harus ada target yang terukur secara kuantitatif sebagai indikator kinerja.
“ Mohon pemaparannya terkait langkah-langkah strategi yang akan diambil dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah khususnya pada pos retribusi daerah di tahun 2023, “ Ungkapayanti.
Pemerintah daerah dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 telah merencanakan belanja daerah sebesar Rp. 3,220 triliun lebih yang terdiri dari operasi belanja sebesar Rp. 2,272 triliun lebih, modal belanja sebesar Rp. 500,96 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp. 20 miliar dan belanja transfer sebesar Rp. 427,65 miliar lebih.
Dari rencana belanja daerah sebagaimana disampaikan oleh pemerintah dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 kami menyampaikan catatan dan pandangan sebagai berikut:
Data pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diangka -3,58 persen dan meningkat pada tahun 2021 diangka 4,08 persen. namun demikian, garis kemiskinan Banyuwangi di 2017-2021 terus meningkat yakni Rp. 387.048/bulan/kapita. dan jumlah penduduk miskin naik dari 121.370 tahun 2019 menjadi 130.930 di tahun 2021.
Prosentase penduduk miskin tahun 2019 diangka 7,52 persen meningkat ditahun 2021 8,07 persen. serta tingkat respons terbuka banyuwangi 2019-2021 meningkat, 2019 4,08 persen.tahun 2020.5,34 persen. Dan tahun 2021,5,42 persen.
Data-data tersebut seyogyanya menjadi indikator bagi asumsi-asumsi yang digunakan pada kebijakan anggaran belanja daerah pada tahun 2022 berjalan maupun di tahun 2023.
“Terkait pentingnya hal ini, mohon kiranya disampaikan terkait masing-masing angka yang diasumsikan sebagai dasar penyusunan RAPBD yang diajukan, setidaknya meliputi angka misil, angka respons terbuka, serta indeks gini (gini ratio) di tahun 2023,” ucap Inayanti.
Belanja operasi pada APBD 2023 yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial yang totalnya ditargetkan mencapai sebesar Rp 2.272 trilyun.
Melihat FPKB, kiranya perlu dilakukan langkah yang lebih efektif dan efisien pada operasi belanja, sekaligus langkah selektif dalam modal belanja. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mengamati hasil evaluasi data terkait faktor-faktor yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi berikut komponen-komponen penggerak utama perekonomian, sekaligus mengantisipasi risiko terjadinya kontraksi yang dapat menyebabkan penurunan ekonomi Kabupaten Banyuwangi.
“ Pertanyaannya adalah, berapa sesungguhnya total modal belanja yang diarahkan untuk sektor ekonomi di tahun 2023? mohon penjelasan saudara Bupati, “ pinta Inayanti Kusumasari.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sejauh mana APBD tahun 2023 bisa berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian, terlebih dengan masih adanya dampak dari covid-19 dan kenaikan harga BBM. program apa saja dan berapakah total alokasi masing-masing anggaran yang direncanakan untuk mewujudkan program tersebut? Fraksi PKB mohon penjelasan secara terperinci kepada Bupati.
