Ipuk menyoroti pentingnya program ini dalam mendukung agenda nasional pemerintahan baru. “Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang membutuhkan data kependudukan valid dan komprehensif untuk implementasi program-program nasional,” paparnya.
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi, Choiril Ustadi, menjelaskan mekanisme integrasi data untuk menjamin ketepatan sasaran. “Kami melakukan sinkronisasi data dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan OPD lain untuk mengidentifikasi dokumen yang belum dimiliki masing-masing warga sasaran. Dispenduk kemudian menerbitkan dokumen tersebut untuk didistribusikan melalui perangkat desa,” terangnya.
Program yang baru diluncurkan ini telah berhasil menerbitkan 1.289 dokumen kependudukan pada tahap awal implementasinya. Choiril menambahkan, “Kepemilikan dokumen lengkap akan membuka akses warga miskin terhadap layanan publik yang lebih berkualitas, termasuk kemudahan mendapatkan keringanan biaya saat dirawat di rumah sakit.”
Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari penerima manfaat. Katini, warga Desa Glagahagung yang hidup sebatang kara, mengungkapkan rasa harunya setelah menerima KK dan akta kelahiran. “Saya kesulitan mengurus sendiri karena tidak ada yang bisa mengantar. Terima kasih sekarang dokumen saya sudah lengkap,” ucapnya dengan penuh haru.
