Menkominfo menyatakan pemerintah daerah akan juga diawasi komitmen dalam mengimplementasikan secara sungguh-sungguh dan serius.
“Jika tidak, maka langkah-langkah fiskal akan diambil untuk memastikan pemerintah daerah patuh dan taat atas komitmennya, termasuk pengendalian atas dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU),” tegasnya.
Hal yang sama berlaku pula pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apabila direksi tidak mengambil langkah-langkah yang konkret dan memenuhi targetnya, maka review atas direksi dan board of commissioners oleh Menteri BUMN dan pemegang sahram akan dilakukan secara serius.
“Ini secara serius bukan untuk mengancam, tetapi mengingatkan bahwa komitmen ini secara hirarkis nasional harus dilakukan. Mulai dari Presiden sampai kepada layer yang terdepan, dunia usaha kita,” tandas Menteri Johnny.
Selain Menkominfo Johnny G. Plate, konferensi pers dihadiri Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki; Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam (mewakili Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno); serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Azwar Anas. Biro Humas Kementerian Kominfo
